UNDANG – UNDANG No. 5 TAHUN 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM  (1Pasal )

BAB II ZONA EKONOMI EKSKLUSIF  (2 Pasal )

BAB III HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI & KEWAJIBAN-KEWAJIBAN   (1 Pasal )

BAB IV KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA   (4 Pasal )

BAB V GANTI RUGI   (4 Pasal )

BAB VI PENEGAKAN HUKUM   (3 Pasal)

BAB VII KETENTUAN PIDANA  (3 Pasal)

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN  (1 Pasal)

BAB IX KETENTUAN PENUTUP  (2 Pasal)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

• Pengertian Sumber Daya Alam Hayati

• Pengertian Sumber Daya Alam Non Hayati

• Pengetian Penelitian Ilmiah

• Pengetian Konvervasi Sumber Daya Alam

• Pengertian Perlindungan & Pelestarian Lingkungan Laut

 

BAB II
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

 Pasal 2

• Pengetian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

 

Pasal 3

•Kemungkinan tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara lain

•

•Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia jika belum ada persetujuan dalam ayat 1

 

BAB III
HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI & KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak berdaulat ; eksplorasi, pengelolaan, konservasi SDA hayati & non hayati.

  Yurisdiksi ; pembuatan, penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi, bangunan lainya, peneliatian ilmiah, perlindungan & pelestarian lingkungan laut

  Kewajiban lainya ; didasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

Keseluruhan dalam ayat 1 dilaksanakan menurut pada Perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia

Kebebasan pelayaran, penerbangan internasional, pemasangan kabel & pipa bawah laut diakui dengan prinsip Hukum Laut Internasional

 

BAB IV
KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA  

Pasal 5

Segala kegiatan eksplorasi dan lainya ada persetujuan dari internasional tersebut.

Segala kegiatan harus berdasarkan ketentuan Pemerintah RI

Segala kegiatan eksplorasi & eksploitasi oleh Negara asing diperbolehkan dengan Izin Pemerintah RI

Pasal 6

Pengunaan Pulau buatan & instalasi dalam Zona ekonomi Eksklusif Indonesia harus ada izin dari Pemerintah RI

Pasal 7

Kegiatan penelitian ilmiah dalam Zona Eksklusif Indonesia, harus ada izin dari Pemerintah RI

Pasal 8

Kewajiban mencegah, membatasi, mengendalikan, & menanggulangi pencemaran lingkungan

Pembuangan dalam Zona Eksklusif dilakukan dengan Izin Pemerintah RI

 

BAB V
GANTI RUGI

Pasal 9

Wajib bertanggung jawab serta membayar ganti rugi (pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi lainya)

Pasal 10

Wajib bertanggung jawab serta membayar ganti rugi (penelitian ilmiah)

Pasal 11

 Wajib bertanggung jawab serta membayar biaya rehabilitasi (Lingkungan Laut & SDA)

Dikecualiakan dari ayat (1) jika

  Akibat dari peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya & perbuatan tersebut disebabkan oleh pihak ketiga

Besarnya kerugian yang disebabkan akan ditetapkan dari hasil penelitian ekologis

Pasal 12

Batas ganti rugi & tata cara penelitian ekologis diatur dalam pasal 20

 

BAB VI
PENEGAKAN HUKUM  

Pasal 13

Aparatur penegak hukum RI dapat mengambil tindakan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 dengan pengecualian;

1.penghentian kapal, diserahkan pada   pelabuhan bersangkutan untuk proses lanjut

2.Penangkapan dilakukan secepat mungkin, tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari

3.Penahanan dilakukan sesuai pasal 16 & 17

●

●

Pasal 14

Perwira TNI angkatan laut sebagai aparatur penegak hukum untuk Zona Eksklusif

Jaksa pada pengadilan negri adalah penuntut umum sesuai ayat (3)

Pengadilan negri sebagai pengadilan resmi sesuai pada pada 13 huruf a

Pasal 15

Permohonan pembebasan dapat dilakukan setiap hari sebelum ada keputusan dari pengadilan negri

Permohonan dapat dikabulkan jika menyerahkan uang jaminan

 

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 & Pasal 7 dipidana dengan dengan denda sebesar Rp 225.000.000,-

Hakim memiliki hak penuh

Pelanggaran yang terjadi dalam Zona Eksklusif, diancam dengan pidana sesuai dengan undang-udang yang berlaku.

Pasal 17

Pemusnahan barang bukti dikenankan denda sebesar Rp 75.000.000

Pasal 18

Tindak pidana  sesuai Pasal 16 & Pasal 17 adalah kejahatan

 

BAB VIII
 KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19

Segala ketentuan yang berkaitan sengan eksplorasi & ekploitasi SDA yang ada sebelum UU ini ada, tetap berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20

Pelaksanaan Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut

Pemerintah menetapakan pelanggaran ketentuan mendapat denda sebedar Rp 75.000.000,-

Pasal 21

Undang-udang ini berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar masyarakat tahu. Dan dalam penempatannya yaitu pada lembaran Negara RI